Blog.YHT.Web.ID

Icon

Bosan adalah awal dari penciptaan perubahan.

Sekilas : BPHTB dalam UU PDRD

Pada tanggal 15 September 2009 telah disahkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2010. Undang-undang ini mengatur mengenai pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya.

Yang paling mencolok dalam perubahan undang-undang ini adalah adanya pengalihan 2 (dua) jenis pajak pusat, yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas jenis yang kedua, BPHTB.

Pemungutan BPHTB diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1997 sttd Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2009, maka Undang-Undang No 21 Tahun 1997 masih berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PDRD (Pasal 180). Sehingga mulai 1 Januari 2011 BPHTB bukan lagi pajak pusat. Proses pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Berikut perubahan/bagian yang saya anggap penting.
Selengkapnya… »

Arsip