Mungkin dunia kerja saya mendidik saya menjadi seperti itu. Tapi, ya sudahlah.. Toh kita harus tetap maju untuk ikut membangun bangsa ini, bukan?

Mengingat pesan Pak Made yg merujuk Kak Seto : “Kelebihan free software / open source adalah pengembangan fantasi sebebas-bebasnya. Cara terbaik untuk menumbuhkan kreatifitas, fitur yang tak ternilai dan tak ada di dunia pengembangan perangkat lunak lain.” saya memiliki ide dengan mengajak siapa saja yang memiliki kepedulian dalam Pendidikan Indonesia untuk mulai bergerak dengan membuat modul pendidikan tandingan. Untuk itu saya membutuhkan salinan modul milik kemendiknas sebagai acuan referensi, atau paling tidak bab yang dibahas.

Dan terakhir, saya berencana untuk mengumpulkannya menjadi satu paket instalasi bersama dengan aplikasi dalam sebuah CD instalasi. Rencana saya akan membuat turunan BlankonLinux (bila diijinkan masuk digabung layaknya edubuntu) dan/atau Slackware Linux.

*terpikir-setelah-ngobrol-dengan-seorang-bapak-yang-takut-anaknya-bermental-pembajak*

Saya adalah seseorang maniak free software/opensource. Namun latar belakang pendidikan saya, sejak pertama kali mengenal komputer, saya dikenalkan dengan produk microsoft. Bedanya, dulu saya belajar dalam lingkup non-formal karena semua hanya berupa sertifikasi dari kegiatan extra-kurikuler sedangkan yang dipermasalahkan pelajaran formal.

Latar belakang pendidikan bukan prioritas utama untuk saat ini, menurut saya. Yang terpenting adalah pembangunan diri para generasi muda agar memiliki pola pikir yang positif. Bila memang mereka belajar dengan menggunakan perangkat berbayar tak apa, toh itu legal. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dunia bisnis bisa menerima konsekuensi untuk memiliki fasilitas perangkat legal yang dikuasai para pegawai? Moral pembajaklah yang harus dikikis. Free Software / Open source adalah salah satu cara menumbuhkan pola pikir positif dengan tidak merugikan siapapun dalam mengembangkan diri.

Lalu mengapa hal ini terjadi? Apakah greget IGOS menurun saat ini sehingga para pemegang keputusan pencanang kurikulum memutuskan hal ini? Kita tak perlu menutup mata. Namun kita harus kembali melihat ke dunia bisnis yang memang lebih condong ke perangkat proprietary. Jadi masih diperlukan tenaga kerja baru yang mengerti teknologi propietary tersebut, bukan?

Sebagai contoh, semua perangkat pengguna akhir di instansi saya menggunakan produk microsoft untuk sistem operasinya yang disertakan dalam perangkat keras. Sedangkan perangkat yang lain saya kurang tahu lisensinya. Padahal gerakan IGOS sudah berumur 7 (tujuh) tahun. Ini bukan murni kesalahan dari pemilik wewenang penetapan tender lelang. Mari kita kupas masalah ini satu persatu dari berbagai sudut pandang.

1. Sudut Pandang Hukum
Dari peraturan yang diterbitkan tidak memiliki penegasan penggunaan perangkat lunak tertentu, yang ditetapkan adalah perangkat lunak legal. Kelegalan produk ada pada lisensi. Jadi bila instansi Anda memiliki dana berlimpah kenapa harus menggunakan yang berlisensi tak jelas?
Coba tanyakan kepada pembuat peraturan, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Sudut Pandang Dukungan
Saya pernah berdiskusi dengan salah satu rekan kerja yang bekerja pada bagian perencanaan dan pembangunan teknologi informasi di instansi tempat saya bekerja. Pada dasarnya mereka terbuka dengan berbagai macam teknologi yang ada, namun adakah pihak yang ikut serta dalam lelang pengadaan yang mengusung teknologi selain proprietary?
Hal ini bisa ditanyakan ke Asosiasi Open Source Indonesia.

3. Sudut Pandang Tolak Ukur
Dalam pengukuran kinerja instansi, salah satu tolak ukurnya adalah penyerapan anggaran. Atau kinerja berbasis anggaran. Bila penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana, anggaran tahun berikutnya akan dikurangi dan diberikan sanksi. Mungkin ini berbeda dari swasta yang akan lebih berbahagia bila bisa berhemat.

4. Sudut Pandang Ego/Harga.
Eh, anggaran loe segitu kog pake gratisan? Sok miskin loe ya? Tahun depan anggaran loe dikurangi nyaho loe…

5. Sudut Pandang Penetapan Pemenang Lelang
Banyak pertimbangan di sini. Tiap teknologi akan berbeda dan saling berkompetisi di sini.

Jadi, ketika kita membicarakan Pendidikan dan Gerakan IGOS, kita tidak bisa meninggalkan dunia bisnis. Karena ketiganya saling berkaitan. Ketiganya tersangkut pada sebuah sinergi. Kebutuhan dunia bisnislah yang menuntut adanya pengajaran. Namun bila ditelisik lebih dalam sebenarnya pengajaran bisa diberikan oleh dunia bisnis sendiri. Apalagi untuk bekerja yang lebih dibutuhkan adalah tingkat kemahiran yang sesuai dan ditentukan dengan sertifikasi.

Namun saya paham apa yang rekan-rekan penggiat free-software/opensource risaukan. Ya, dengan penetapan kurikulum seperti ini mereka merasa kehilangan dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan pendidikan itu merupakan dasar menetapkan pola pikir. Namun saya juga merasa tak ada salahnya mereka menetapkan hal itu karena kebutuhan tenaga khususnya free-software/opensource tidak terlalu banyak, kan? Coba Anda pikir bila mereka lulus nanti, mereka akan bekerja dimana?

Nah, jangan pernah terjebak di sini. Free Software / Opensource dimulai dengan semangat untuk menumbuhkan kreativitas. Jika Anda seorang yang 100% kreatif, apakah Anda takut tentang masa depan Anda?

Banyak yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam dunia Free Software / Opensource. Tiada hari tanpa belajar, bahkan untuk seorang profesional. Tapi apakah setelah belajar Anda bisa dengan leluasa mengimplementasikan dan mengembangkannya? Di sinilah letak nilai tambahnya. Anda bisa ikut berkontribusi, apapun wujudnya.

Mungkin masih banyak yang lain yang tak terpikirkan oleh saya. Semoga membantu Anda untuk tetap berpikir positif menyikapi semuanya.

Dengan sisa tenaga yang ada mari kita teruskan gerakan Indonesia Go Open Source!

Fakta 2010

• Indonesia saat ini membayar US$300 juta per tahun untuk membeli software proprietary.
• Tahun 2010, DIKNAS menganggarkan Rp. 3.9 trilyun untuk TIK sekolah.
• Tahun 2010, total belanja IT Indonesia di prediksi sekitar Rp. 141 s/d 181 trilyun.

Uang tersebut sebagian besar lari ke negara maju, seperti, Amerika Serikat dan Eropa.

Saya tidak mau menjadi salah satu orang yang mengharuskan itu terjadi. Sebagai salah satu orang yang ditugaskan sebagai seorang fiskus, saya akan bertanya kepada Anda : “Relakah uang Anda yang disetorkan dalam bentuk pembayaran pajak sebagai sumber utama penerimaan negeri ini, yang katanya digunakan untuk membangun negeri, nyatanya digunakan untuk mengisi kas dan pembangunan negara lain?”

Bila Anda bertanya balik kepada saya, saya akan menjawab : “Saya tidak rela uang yang saya kumpulkan, terkadang dengan paksa, digunakan untuk pembangunan negara lain.”

Mari bersama membangun negeri… Kita dukung gerakan Indonesia Go Open Source!

Malam sebelumnya saya mengurus pengantar ke RT/RW untuk pembuatan PM1 yang tak lain juga pengantar dari kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil ) untuk pembuatan Akta Kelahiran. Di sana saya ditawari jasa pembuatan yang sebenarnya tidak terlalu besar, namun saya menolak. Sekedar ingin tahu perkembangan birokrasi kependudukan di wilayah saya.

Siang hari sebelum istirahat saya sudah sampai di kelurahan dan kurang dari setengah jam PM1 sudah jadi. Lalu saya pulang sebentar dan akan melanjutkan ke Disdukcapil setelah jam makan siang.

Di Disdukcapil saya mengisi formulir pengajuan dan syarat-syarat serta menyerahkan biaya retribusi pembuatan Akta. Petugas menyebutkan waktu yang diperlukan untuk proses pembuatan akta tersebut 14 hari kerja. Tidak lebih dari setengah jam saya sudah meninggalkan kantor.

Berikut saya jelaskan yang harus disiapkan untuk pengurusan akta kelahiran tersebut :
1. Pengantar dari Kelurahan (PM1);
2. Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Kelahiran Bidan / Rumah Sakit;
3. Surat/Akta Nikah;
4. Kartu Keluarga;
5. Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;
6. Biaya Retribusi ( DKI Jakarta, Jakarta Utara = Rp. 35.000,00 );
7. Biaya Pembuatan PM1 ( Saya tidak tahu ini ada retribusinya apa nggak );
8. Biaya Uang Kas RT/RW;
9. Biaya Menyalin Berkas ( fotocopy );
10. Sebelum lewat batas waktu pengajuan 60 hari kerja ( lebih kurang 3 bulan ).

Untuk berkas-berkas ( nomor 1 s.d 5 ) saya sarankan menyalin ( fotocopy ) tiga kali karena berkas tersebut akan diberikan untuk Disdukcapil satu, kelurahan satu dan arsip pengajuan kita sendiri / disimpan satu. Berjaga-jaga lebih baik dari pada tidak.

Untuk biaya-biaya ( nomor 6 s.d 9 ) saya kira berbeda-beda untuk tiap daerah. Besaran Retribusi berbeda untuk daerah yang satu dan yang lainnya. Sedangkan untuk biaya lain sangat tidak bisa diprediksi. Untuk biaya-biaya ini saya menghabiskan tidak kurang dari Rp 65.000,00. Masih lebih murah dari pada biaya pengurusan yang diajukan salah seorang pengurus RT/RW.

Dan sekali lagi perlu saya ingatkan, jangan melewati batas waktu 60 hari kerja ( lebih kurang 3 bulan ).

Mencoba peduli masih lebih baik daripada sok menyibukkan diri. Pengalaman adalah guru terbaik. Mari kita kenali sosialitas di sekitar kita. Semoga bermanfaat.

Biarpun mereka sedang menggeneralisasi kita dengan segala tuduhan, tetaplah pada keyakinan awal akan komitmen perubahan. Jaga diri jangan sampai terbawa emosi sesaat.

Seperti kita yakin bahwa kasus yang telah mencoreng instansi kita itu hanyalah ulah oknum, begitu pulalah yang terjadi. Itu hanyalah pendapat salah satu oknum, bukan keputusan final lembaga dewan terhormat.

Syarat pembaharuan Kartu Keluarga adalah :
- Fotocopy KTP Anggota Keluarga;
- Kartu Keluarga yang dirubah (lama);
- Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat.

Di Kartu Keluarga terdapat bubuhan tanda tangan dari Ketua RT, saya kepala keluarga, dan Lurah.

Permasalahannya adalah dengan surat pengantar itu Lurah tidak mau membubuhkan tanda tangannya. Dan saya mesti kembali lagi besok untuk meminta tanda tangannya. Padahal jelas-jelas saya adalah rakyatnya! Buktinya, ya surat pengantar itu saya sendiri yang meminta kepada Bapak Ketua RT/RW setempat.

Birokrasi macam apa yang membuat ribet seperti ini? Bila saya adalah seorang desainer program aplikasi administrasi KTP/KK saya akan bingung. Bagaimana saya akan membuat diagram alur untuk model semacam ini?

Bah, ya sudahlah. Yang jelas saya harus kembali esok hari karena Ketua RT setempat yang harus membubuhkan tanda tangan bekerja.

Dan mungkin, besok lusa Kartu Keluarga ini baru jadi… *sigh*

Hari ini saya memohon ijin untuk mengambil dan sekaligus mengurus penambahan KK saya dengan data istri saya yang baru saya nikahi setengah tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi di kelurahan?

Sebenarnya saya lupa, jadi saya akan mendengarkan dulu rekaman keadaan yang sengaja saya lakukan untuk menangkap pembicaraan saya sendiri dengan mereka dengan alat canggih pinjaman. :-D

OK, saya akan lanjut bercerita.

Pertama, saya dicuekin oleh orang pegawai, gak tahu pegawai asli apa honorer atau jadi-jadian di sana. Yang satu melayani orang disebelah saya, yang lain hanya melihat saja, sampai akhirnya saya teriak yang ketiga kalinya baru dilayani.

Kedua, KTP saya belum jadi. Ya, kartu tersebut belum dicetak.

Ketiga, saya disuruh masuk ke ruangan katanya untuk ber-photo ria diambil gambarnya. Dan setelah mengintip layar monitor saya baru tahu ada aplikasi baru untuk basis data KTP ini. Dan mungkin ini yang disebutkan telah menelan mentah-mentah tumpukan duit sebanyak 60 triliun itu.

Keempat, aplikasi ini biasa saja karena hanya berada di satu desktop. Saya tidak melihat adanya koneksi kenegeri antah berantah.

Kelima, nama saya kata mas sang operator masih belum diganti dan sepertinya sang operator tidak bisa mengubahnya.

Namun yang pasti, KTP saya tidak dapat saya terima hari ini karena harus kembali kerja sesuai ijin keluar saya dan aplikasi itu sepertinya malah menghambat kerja karena ribet.

Mudah-mudahan keribetan ini segera berlalu….

*kembali bekerja*

Saya tidak akan menceritakan secara gamblang pada saat ini. Mungkin akan saya lengkapi nanti setelah semua urusan dan persiapan telah selesai.

Yang jelas saya merasa kehidupan saya saat ini sebagai seorang abdi dilecehkan karena ulah sebagian kecil teman seprofesi. Dengan berkedok kelengkapan administrasi mereka melakukan hal yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan karena semua sudah dicukupkan sesuai dengan hak mereka.

Saya sebagai salah satu orang yang mencari sumber dana bagi negara ini merasa dilecehkan! Sudah merasa mempunyai kekuatan super saja mereka dengan memiliki kedudukan dalam administrasi di negara ini karena apapun yang berhubungan dengan yang ada di wilayah mereka.

Abdi apa preman, hah?