Yang paling mencolok dalam perubahan undang-undang ini adalah adanya pengalihan 2 (dua) jenis pajak pusat, yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas jenis yang kedua, BPHTB.

Pemungutan BPHTB diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1997 sttd Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2009, maka Undang-Undang No 21 Tahun 1997 masih berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PDRD (Pasal 180). Sehingga mulai 1 Januari 2011 BPHTB bukan lagi pajak pusat. Proses pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Berikut perubahan/bagian yang saya anggap penting.

Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (Pasal 85 ayat (1)) Definisi ini sama dengan tersurat dalam UU BPHTB.

Dalam perhitungan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) pada UU PDRD ini (Pasal 87 ayat (4)) terdapat perbedaan dimana besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak selain Waris dan Hibah Wasiat. Pada UU BPHTB dinyatakan bahwa NPOPTKP ditetapkan paling banyak Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

Begitu juga dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00. (pasal 87 ayat (5)) Dalam UU BPHTB ditetapkan paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Dalam hal tarif dalam UU PDRD ditetapkan paling tinggi 5% (Pasal 88 ayat (1), dimana pada UU BPHTB tarif tunggal 5%.

Jadi perhitungan BPHTB menurut UU PDRD menjadi :

BPHTB = 5% (max) * (NPOP – NPOPTKP)

Dengan adanya pengalihan ini, dalam kurun waktu hingga 1 Januari 2011 (paling lambat), DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bertugas mengkaji dan menyiapkan data untuk penyerahan kepada pemegang kewenangan selanjutnya.

Hingga saat ini sosialisasi dilakukan secara pasif sebatas informasi umum
dalam hal terdapat permintaan atau pertanyaan.

Lalu mengapa saya bingung? Coba lihat ke kalender masehi yang Anda miliki *kalo gak punya lihat aja di komputer*. Perhatikan dengan seksama. Ya, hari itu adalah hari sabtu yang notabene bukan hari kerja dari tempat pembayaran atau bank.

Jadi, kenapa saya harus bingung? Saya juga bukan pegawai bank penerima pembayaran PBB kok. *berlalu*

Mungkin sudah menjadi kebiasaan para pembayar pajak untuk membayarkan kewajibannya pada hari/tanggal jatuh tempo. Menjadi sangat menjengkelkan ketika harus mengurus ke sana kemari untuk menanyakan sesuatu hal yang sepele karena keteledoran para pembayar sehingga pembayarannya ditolak. Hari ini saya mendapatkan 2 (dua) kasus.

Kasus 1

Sebut saja PT X. Masih pagi untuk pekerjaan berat, saya diminta oleh atasan saya melakukan pengecekan data atas PT X di data kantor pusat dengan alasan PT tersebut akan membayar namun ditolak oleh pihak bank selaku penerima pembayaran.

Sebelum melihat data saya mengutarakan kemungkinan alasan menurut pengetahuan saya dari pengalaman terdahulu. Bila pembayaran ditolak pada tanggal jatuh tempo hanya ada satu alasan, pembayaran dilakukan dengan cek/kliring sehingga membutuhkan waktu untuk pencairannya. Ini tidak diinginkan oleh bank karena tanggal pembayaran akan melebihi tanggal jatuh tempo, sehingga akan terhitung terlambat. Siapa yang mau membayar denda berupa bunga yang muncul? Dan saya juga meminta atasan saya untuk melakukan konfirmasi jenis pembayaran.

Setelah saya mengkonfirmasi data di kantor pusat dan pada bank, ternyata data ada. Jadi masalah ini bukan kesalahan pada sistem sehingga bukan menjadi urusan saya. Dan saya pun melaporkan kepada atasan saya. Atasan saya pun memberitahukan hasil konfirmasinya yang ternyata sesuai dengan pengalaman saya di atas, pembayaran dengan cek/kliring. Jadi? Case closed.

Saran : Untuk membayar pajak, jangan menunggu tanggal jatuh tempo, terutama pembayaran dengan tenggang waktu pencairan. Bukankah lebih cepat lebih baik cepat dari pada terlambat?

Kasus 2

Sebut saja PT A. Sore hari saya didatangi oleh seorang Account Representative yang menanyakan tanda terima (struk) penyampaian SPPT. Saya sempat bingung karena letak berkas di ruangan saya sempat berubah karena renovasi saat saya harus dinas diluar kantor selama 2 (dua) bulan belakangan. Pencarian tersebut dilandasi karena PT A mengajukan permohonan pengurangan yang menurut peraturan hanya bisa diajukan 3 (tiga) bulan setelah penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak, namun ada beberapa hal yang dikecualikan.

Akhirnya setelah ketemu saya menunjukkan tanda terima/struk penyampaian tersebut yang ternyata telah disampaikan pertengahan April. Jadi, permohonan tidak bisa diterima karena tidak memenuhi syarat formal, case closed.

Saran : Untuk memanfaatkan fasilitas sebaiknya memahami dulu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperolehnya. Dan sekali lagi, jangan pernah mengurus sesuatu mendekati tanggal jatuh tempo. Lakukanlah jauh-jauh hari sebisa mungkin.

-

Semoga bermanfaat.

Selain berbagai macam hak yang diperoleh seseorang karena memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Wajib Pajak juga harus memenuhi kewajiban perpajakan-nya yang salah satunya melaporkan SPT Tahunan.

Bila terlambat, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda.

Selamat melaporkan SPT Tahunan Anda.