Blog.YHT.Web.ID

Icon

Bosan adalah awal dari penciptaan perubahan.

[Undang-Undang] Poin Penting UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perkembangan komunikasi semakin pesat. Salah satu penyaluran informasi yang saya lakukan adalah melalui blog ini. Sepertinya selain kantor berita dan organisasi pers yang ada, blog bisa dikenakan dalam peraturan perundang-undangan pers dikarenakan memiliki unsur pers. Oleh sebab itu tidak ada salahnya saya mencoba untuk membaca dan mencatat mengenai poin penting dalam peraturan ini, kan?

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” – Pasal 1 ayat (1)

Fungsi pers diatur dalam pasal 3 peraturan ini, yaitu :
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Ada beberapa hak dalam melangsungkan kegiatan pers yang harus diketahui dalam peraturan ini :
1. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. ( Pasal 1 ayat 10 )
2. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. ( Pasal 1 ayat 11 )
3. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. ( Pasal 1 ayat 12 )
4. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. ( Pasal 4 ayat 3 )

Sedangkan kewajiban kegiatan pers yang diatur dalam peraturan ini yaitu :
1. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. ( Pasal 1 ayat 13 )
2. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. ( Pasal 5 ayat 1 )

Peranan Pers nasional diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Selain mengatur pelaku kegiatan pers, dalam peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat umum ( pasal 17 ), yaitu :
1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berupa :
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dan terakhir, ada ketentuan pidana yang ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu :
1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 ( berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” ) dan ayat 3 ( berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 ( berbunyi “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” ) dan ayat 2 ( Hak Jawab ), serta Pasal 13 ( pengaturan larangan bagi perusahaan iklan ) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 ( Pengaturan perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. ) dan Pasal 12 ( Kewajiban mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. ) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Mungkin itu poin penting yang menurut saya wajib kita ketahui. Semoga bisa membantu.

Bila ingin membaca lebih lanjut mengenai peraturan ini bisa menuju ke website Persatuan Wartawan Indonesia halaman UU Pers

Kategori: /artikel

Tag: , , ,

2 Responses

Leave a Reply