Blog.YHT.Web.ID

Icon

Bosan adalah awal dari penciptaan perubahan.

Sekilas : BPHTB dalam UU PDRD

Pada tanggal 15 September 2009 telah disahkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2010. Undang-undang ini mengatur mengenai pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya.

Yang paling mencolok dalam perubahan undang-undang ini adalah adanya pengalihan 2 (dua) jenis pajak pusat, yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas jenis yang kedua, BPHTB.

Pemungutan BPHTB diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1997 sttd Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2009, maka Undang-Undang No 21 Tahun 1997 masih berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PDRD (Pasal 180). Sehingga mulai 1 Januari 2011 BPHTB bukan lagi pajak pusat. Proses pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Berikut perubahan/bagian yang saya anggap penting.

Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (Pasal 85 ayat (1)) Definisi ini sama dengan tersurat dalam UU BPHTB.

Dalam perhitungan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) pada UU PDRD ini (Pasal 87 ayat (4)) terdapat perbedaan dimana besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak selain Waris dan Hibah Wasiat. Pada UU BPHTB dinyatakan bahwa NPOPTKP ditetapkan paling banyak Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

Begitu juga dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00. (pasal 87 ayat (5)) Dalam UU BPHTB ditetapkan paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Dalam hal tarif dalam UU PDRD ditetapkan paling tinggi 5% (Pasal 88 ayat (1), dimana pada UU BPHTB tarif tunggal 5%.

Jadi perhitungan BPHTB menurut UU PDRD menjadi :

BPHTB = 5% (max) * (NPOP – NPOPTKP)

Dengan adanya pengalihan ini, dalam kurun waktu hingga 1 Januari 2011 (paling lambat), DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bertugas mengkaji dan menyiapkan data untuk penyerahan kepada pemegang kewenangan selanjutnya.

Hingga saat ini sosialisasi dilakukan secara pasif sebatas informasi umum
dalam hal terdapat permintaan atau pertanyaan.

Kategori: /artikel

Tag: , ,

3 Responses

  1. […] Sekilas : BPHTB dalam UU PDRD […]

  2. fariz says:

    apa ya perbedaan antara UU PBB dengan UU PDRD???

Leave a Reply